Penulis : Jumiati (K013242031) Mahasiswa Program Doktoral (S3)
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
Tuntutan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan baik perawat maupun bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Bidan merupakan suatu profesi yang jenjanag pendidikannya sangat lambat sekali dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang lain, tetapi organisasi Profesi IBI tidak surut akan hal tersebut sehingga terus melakukan perbaikan – perbaikan yang diharapkan Pendidikan Bidan bisa sejajar dengan tenaga kesehatan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut Profesi IBI mengharuskan kepada Bidan yang memiliki praktik mandiri untuk menempuh jenjang profesi yang mana hal ini tercantum dalam Undang – Undang RI No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan pada pasal 43 ayat 2 yang berbunyi bahwa Bidan lulusan pendidikan profesi dapat melakukan Praktik Kebidanan di Tempat Praktik Mandiri Bidan dan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Dengan diberlakukan undang – undang ini mengharuskan semua bidan yang memiliki tempat praktik mandiri wajib menempuh jenjang Pendidikan Profesi Bidan yang diperpanjang sampai tahun 2028. Dengan diberlakukan undang – undang ini tentunya Perguruan Tinggi baik negeri maupun Swasta berbondong – bonding untuk membuka prodi baru yaitu Pendidikan Profesi Bidan. Setelah Pendidikan Profesi Bidan berjalan ada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan melalui Surat Edaran No 28 Tahun 2021 yaitu tentang Penyelenggara Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi pada point (e) (3) memiliki akrteditasi paling kurang ;
- B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalan negeri; atau
- C atau Baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau Baik Sekali atas persetujuan Menteri.
Surat Edaran ini menjadi dilema bagi perguruan tinggi yang baru membuka program studi Pendidikan Profesi Bidan yang tentunya setelah mendapatkan izin operasional akan mendapatkan status akreditasi Baik sehingga sangat berdampak sekali terhadap bidan yang akan melanjutkan pendidikan Profesi Bidan yang terakreditasi Baik, sedangkan Prodi Pendidikan profesi bidan dengan akreditasi Baik Sekali sangat terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah bidan yang akan melanjutkan jenjang Pendidikan ke profesi Bidan. Dilema ini sangat meresahkan Pendidikan dan bidan, karena mereka tidak diizinkan oleh BKD Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat untuk melanjutkan Pendidikan profesi bidan yg terakreditasi baik, dan kalaupun mereka harus kuliah ke prodi yang mendapatkan akreditasi baik sekali harus meninggalkan tempat kerja/tempat praktiknya dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh bidan yang ingin melanjutkan kuliah ke Profesi Bidan. Pengakuan Prodi di Perguruan Tinggi secara administratif setelah izin operasional dan hasil akreditasi keluar maka perguruan tinggi tersebut sudah bisa menerima mahasiswanya, dan ini tidak diberlakukan untuk prodi Pendidikan Profesi Bidan. Seiring waktu berjalan dan kasus ini berkembang tidak lama kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.M.H secara online menyampaikan bahwa untuk ASN bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan akreditasi C atau Baik dan ijasahnya akan diakui untuk kenaikan jabatan/golongan setelah mereka lulus. Keputusan yang sudah beliau sampaikan sampai saat ini masih belum diberlalukan oleh BKD Dinas Kesehatan Kab/Kota karena belum secara resmi tertulisnya diedarkan. Semoga ini bisa terselesaikan untuk kemajuan baik Perguruan Tinggi maupun Bidan yang akan melanjutkan Pendidikannya Ke Profesi Bidan.
